Text
Hukum Divestasi Di Indonesia : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012
Buku ini ditulis Dr. H. Salim HS S.H. M.S. dan Erlies Septiana Nurbani S.H. LLM., Dr. H. Salim Lahir di empang Sumbawa 8 April 1960 adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Mataram 1985. Melanjutkan studi S2 pada Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1998-1991. Serta Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2008-2012. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram 1986 sampai sekarang dan pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram 2004 sampai sekarang. Konsultan beasiswa pada PT Newmont Nusa Tenggara 2001 sampai sekarang. Ketua program ekstensi pada Fakultas Hukum Universitas Mataram 2001-2003 dan ketua bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Mataram 2005-2010. Penulis juga aktif melakukan penelitian penyaji makalah dan menulis buku. Buku yang sudah diterbitkan meliputi Bayi Tabung; Tinjauan Aspek Hukum; Dasar-Dasar Hukum Kehutanan dan lain-lain.
Buku Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012) merupakan satu-satunya buku yang menganalisis secara holistik tentang divestasi saham. Divestasi saham, tidak hanya menjadi kewajiban badan hukum publik semata-mata, tetapi juga menjadi kewajiban badan hukum privat. Salah satu badan hukum privat yang harus melakukan pengalihan saham, yaitu badan hukum privat yang bergerak di bidang pertambangan. Dalam pengalihan saham itu tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya sengketa antara perusahaan tambang dengan calon pembeli. Bahkan, kasus yang teraktual, yaitu pengalihan saham yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Pusat Investasi Pemerintah tidak dapat dilaksanakan, walaupun perjanjian telah ditandatangani antara keduanya. Faktor penyebab tidak dapat dilaksanakan kontrak itu, yaitu karena dihalangi oleh DPR RI. DPR RI berpendapat bahwa setiap pembelian saham yang dilakukan oleh Pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR RI, sedangkan pembelian itu, belum mendapat persetujuan darinya.
Buku ini terdiri atas sembilan bab, yang meliputi Bab 1 tentang konsep teoretis dan pengertian hukum divestasi, bab 2 tentang pengertian dan klasifikasi transaksi dalam divestasi, bab 3 tentang pengertian dan penggolongan saham, bab 4 tentang teori-teori yang menganalis tentang divestasi, bab 5 tentang kajian normatif terhadap divestasi pemerintah, bab 6 tentang divestasi saham di bidang pertambangan, bab 7 tentang analisis sosio-yuridis terhadap sales and purchase agreement dalam rangka divestasi saham, bab 8 tentang analisis yuridis terhadap putusan arbitrase Uncitral (studi kasus terhadap sengketa divestasi saham antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara), dan Bab 9 tentang analisis yuridis terhadap sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam pembelian saham yang didivestasikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara.
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 fakultas hukum seluruh Indonesia, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3, yang mengambil spesialisasi di bidang hukum bisnis dan hukum pertambangan, serta menjadi referensi utama bagi akademisi, praktisi, pengusaha, serta pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, terutama yang menguasai sumber daya alam tambang.
Tidak tersedia versi lain