Text

Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan

---

Buku ini ditulis oleh Amrani dan Mahesa adalah dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Hanafi amrani adalah ketua program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia titik yang merupakan lulusan S2 dan S3 erasmus University Belanda dengan keahlian bidang hukum pidana pencucian uang ritik menghasilkan tidak kurang dari 4 buku terkait hukum pidana, politik hukum pidana, hukum pidana ekonomi dan hukum pidana pencucian uang. Ia seringkali diminta penyidik untuk memberikan keterangan ahli terkait sejumlah kasus kasus pidana mulai yang konvensional hingga yang rumit. Mahrus Ali 11 buku baik ditulis sendiri maupun bersama penulis lain titik tahun 2012 ia memperoleh insentif penulisan buku ajar detik-detik tahun 2014 Ia juga memperoleh hibah buku teks bersama Hanafi amrani dan secara kebetulan menjadi peserta terbaik ke-2 pelatihan asas-asas hukum pidana dan kriminologi bagi Dosen Hukum Pidana se-indonesia oleh masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).
Asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ada sekalipun tidak perlu dibuktikan. Ini artinya, kesalahan memiliki posisi sentral dan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana. Merupakan suatu bentuk kesesatan teoretis bila negara, melalui hakim, menja- tuhkan pidana kepada seseorang atau korporasi yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan.
Buku ini mengurai perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana, mulai dari elaborasi teoretis pertanggungjawaban pidana, mencermati kebijakan legislatif yang tertuang dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, menganalisis penerapannya di Indonesia, melakukan studi perbandingan dengan sistem hukum common law, hingga menguji relevansinya bagi usaha pembaruan hukum pidana Indonesia. Tidak berlebihan jika buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa hukum dan politik, dosen, polisi, jaksa, hakim, advokat dan semua pihak yang concern dengan isu pertanggungjawaban pidana.
Buku ini terdiri dari 8 bab pembahasan diantaranya adalah Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Elaborasi Teoritik Pertanggungjawaban Pidana; Bab 3 Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Analisis Terhadap KUHP Dan Undang-Undang Diluar KUHP; Bab 4 Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Analisis Terhadap Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability); Bab 5 Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Delik); Bab 6 Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Strict Liability Vicarious Liability Dalam Kasus-Kasus Pidana; Bab 7 Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika; Bab 8 Dasar Pertimbangan Penerimaan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2078.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada., 2015

Deskripsi Fisik

298 hlm.; 15.5 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-850-8

Klasifikasi

2078

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar