Text

Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum

---

Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein S.H. M.H., lahir di Jombang, 3 September 1955. Pendidikan SD ditempuh di Jombang tahun 1967 dan SLTA serta SLTA diselesaikan di Kota Mojokerto Jawa Timur tahun 1970 dan 1973. Sedangkan jenjang pendidikan S1 jurusan hukum perdata diselesaikan tahun 1982 jenjang S2 konsentrasi hukum tata negara diselesaikan tahun 1998 dan jenjang S3 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang di selesaikan tahun 2006 di Universitas Indonesia. Dalam dunia pendidikan sejak tahun 1982 hingga sekarang aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta seperti Fakultas Hukum UIA Fakultas Hukum Universitas Djuanda Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana dan masih banyak lagi. Disamping itu, pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum. Sejak tahun 2009 sampai sekarang dipercaya menjadi ketua Program Studi Ilmu Hukum strata dua Fakultas Hukum UIA dan tahun 2012 ditunjuk selaku ketua tim kelahiran sekaligus ketua Program Studi Ilmu Hukum strata 3 Fakultas Hukum UIA. Mata kuliah yang diasuh adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Politik Hukum, Teori Hukum dan Sosial Sosiologi Hukum.
Hak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari system pemilu. Banyak peristiwa masyarakat yang memiliki hak pilih tidak dapat melaksanakan haknya disebabkan oleh kebijakan administrasi yang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dikenal dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kebijakan adminsitrasi tentang DPT sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 dapat menghalangi hak memilih masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu.
Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Oleh karena itu. Prinsip itulah yang menjadi inti dari demokrasi yang berintegritas. Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaran Pemilu yang berintegritas atau “Election with Integrity”, yaitu bukan sekedar Pemilu yang bersifat formalistik dan prosedural formal, tetapi Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, adil dan berkeadaban. Dalam perspektif ini, instrument penyelenggaraan Pemilu harus disiapkan secara matang mulai dari kelembagaan (lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, lembaga penyelesai sengketa), perangkat peraturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, dan budaya masyarakat. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka akan menimbulkan keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat, dan anarkhisme, sehingga berdampak pada demokrasi transaksional dan biaya tinggi.
Studi khusus tentang hak memilih dalam system Pemilu belum banyak dilakukan, dan buku ini menyajikan hasil penelitian yang mendalam tentang kedudukan penting hak memilih dan pengaturannya dalam Pemilu. Oleh Karena itu, buku ini penting bagi mahasiswa, dosen, para praktisi hukum dan para pemerhati dan pelaku politik.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2077.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada.,

Deskripsi Fisik

172 hlm.; 15.5 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-425-221-2

Klasifikasi

2077

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar