Text

Pokok - pokok Hukum Pemerintahan Daerah

---

Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta S.H.M.H.DFM. dan H. Syafa'at Anugrah Pradana S.H.M.H., Andi Pangerang Moenta lahir di Pare-pare 28 Agustus 1961, unit kerja Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menempuh sekolah dasar di SD Negeri 4 Pinrang tahun 1974, SMP Negeri 1 Pinrang 1977, SMA Negeri 1 Pinrang 1981. Melanjutkan S1 di Fakultas Hukum Unhas tahun 1986 kemudian melanjutkan program magister di Unpad selesai bulan Januari tahun 1993 kemudian Diploma in Forensic Medicine Groningen Belanda tahun 2004. Menjadi dosen fakultas hukum Unhas tahun 1987 sampai sekarang. Sejak Juli 2007 diangkat sebagai guru besar Fakultas Hukum Unhas. Syafa'at Anugrah Pradana lahir di pare-pare 26 Mei 1993 unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum amsir Parepare. Menempuh sekolah dasar di SD Negeri 16 Pinrang tahun 2004, SMP di SMPN Negeri 2 Pinrang tahun 2007, SMA di SMA Negeri 1 Pinrang tahun 2010. Kemudian melanjutkan program S1 di Fakultas Hukum Unhas selesai tahun 2004 kemudian melanjutkan program magister di Unhas tamat tahun 2016 dan program Doktor Unhas angkatan 2017. Penulis adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare dari tahun 2016 sampai sekarang.
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan dengan wilayah begitu luas dan jumlah penduduk yang banyak, tentu sangat sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah tanpa kehadiran pemerintahan daerah.
Buku Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah ini menjadi jawaban akan pentingnya peranan pemerintahan daerah sebagai bagian dari HTN dalam memandu kestabilan jalannya roda pemerintahan di daerah. Hukum Pemerintahan Daerah yang penulis urai dalam buku ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas seluruh aspek pokok mengenai hukum pemerintahan daerah di Indonesia.
Adanya beberapa perubahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadikan buku ini semakin menarik untuk dibaca guna meningkatkan pemahaman terkait perkembangan kondisi kekinian.
Buku ini terdiri dari 18 penyebab pemanasan diantaranya adalah Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Pengertian Pengertian Pokok Dalam Pemerintahan Daerah; Bab 3 Pembagian Wilayah Negara ; Bab 4 Pembagian Urusan Pemerintahan; Bab 5 Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Yang Berciri Kepulauan; Bab 6 Penataan Daerah; Bab 7 Penyelenggara Pemerintah Daerah; Bab 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab 9 Perangkat Daerah; Bab 10 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Bab 11 Pembangunan Daerah; Bab 12 Keuangan Daerah; Bab 13 Pelayanan Publik; Bab 14 Partisipasi Masyarakat; Bab 15 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; Bab 16 Perkotaan; Bab 17 Pembinaan dan Pengawasan; Bab 18 Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Daerah.
Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh dosen, pengamat, mahasiswa dan kalangan umum untuk mendalami hukum pemerintahan daerah kontemporer sehingga dapat memberi respons dan partisipasi untuk ikut bersama dalam perjalanan menuju perwujudan kesejahteraan rakyat.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2072.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada., 2018

Deskripsi Fisik

216 hlm.; 15.5 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-425-220-5

Klasifikasi

2072

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar