Text

Memahami Prinsip Keterbukaan ( Aanvullend Recht ) dalam Hukum Perdata

---

Buku ini ditulis oleh Gunawan Widjaja., lahir di Medan tanggal 12 Mei 1969. Memperoleh gelar sarjana hukum dan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini terdaftar sebagai kandidat Doktor dan almamater yang sama. Menyandang gelar Magister Manajemen ini juga adalah pengasuh ruang hukum buletin business news dari tahun 1993 hingga sekarang ini, dosen pada Universitas Pelita Harapan, dan staf pengajar tidak tetap pada Swiss German University. Penulis buku buku hukum bisnis pengkaji, pembahasan pemakalah dan pembawa wakaf yang bertemakan hukum bisnis. Disamping sebagai advokat dan konsultan hukum pasar modal saat ini juga menjabat sebagai sekretaris umum Yayasan pengkajian hukum Indonesia suatu yayasan yang bergerak dalam bidang pengkajian dan penelitian hukum.
Banyak kerancuan yang muncul dalam praktik hukum dan juga dalam pembelajaran hukum perdata telah menimbulkan banyak kesulitan dan memahami kitab Undang-Undang Hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan dalam hukum perdata, terutama yang ada dalam buku II dan Buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Selama ini sering dikatakan bahwa buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat tertutup namun kenyataannya tidaklah demikian karena yang bersifat tertutup hanyalah Hukum Benda yang merupakan salah satu bagian dari buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitu juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sering dipahami bersifat terbuka namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya bahwa keterbukaan yang ada dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya sebatas pada Hukum Perjanjian itu pun tidak semua melainkan hanya ada pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal pada bab V hingga bab XVIII buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga tidak sempurna bersifat terbuka.
Aturan dalam Bab I sampai dengan IV buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat tertutup dan tidak dapat di samping termasuk syarat-syarat sahnya perjanjian asas-asas umum Hukum Perjanjian dan penafsiran perjanjian yang diatur dalam Bab II buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Buku ini terdiri dari 5 4 pembahasan diantaranya adalah bab 1 pendahuluan; berdua hukum; Bab 3 Hukum Perjanjian di Telkom 4 hukum perikatan; dan Bab 5 kesimpulan
Melalui buku ini pembaca di Berikan penjelasan yang utuh mengenai konsep Hukum Benda, Hukum Perjanjian dan Hukum Perikatan dalam hukum harta kekayaan. Hal ini tidak hanya penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum akan tetapi bagi para praktisi hukum.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2047.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada., 2006

Deskripsi Fisik

416 hlm.; 13,5 x 20,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-769-035-0

Klasifikasi

2047

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar