Text
Hukum Internasional dan Indonesia : Tentang Perubahan Iklim
Buku ini ditulis oleh Dr. Sukanda Husin S.H. LL.M., lahir di Pekanbaru 22 April 1957 menamatkan Sekolah Dasar Negeri 6 SD Negeri Nomor 4 Dumai tamat tahun 1969, SMP di SMP Negeri Nomor 1 Dumai tamat tahun 1972, SMA di SMA Negeri 2 Pekanbaru tamat tahun 1975 kemudian melanjutkan kuliah Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 1985 dan melanjutkan program pasca sarjana di Dalhousie Law School Halifax Kanada tahun 1990. Penulis sering mengikuti pelatihan atau training baik sebagai partisipan maupun sebagai penatar. Penulis juga sering mengikuti penelitian dan membuat karya ilmiah seperti buku-buku dan majalah khususnya di majalah hukum. Penulis pernah bekerja sebagai pengacara praktik di Abd Kadir Usman dan Associates Padang tahun 1985-1986 sampai sekarang, penulis juga ditetapkan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2009 sampai sekarang, menjabat sebagai penasihat hukum di PT Semen Padang dan dari tahun 2015 sampai sekarang penulis juga diamanahi sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dari tahun 2015 sampai sekarang.
Buku ini mengelaborasikan hukum internasional dan hukum Indonesia yang mengatur tentang upaya pencegahan perubahan Iklim, dengan penekanan khusus pada upaya pengurangan emisi karbon dioksida sebagai salah satu gas rumah kaca atau greenhouse gases. Lebih khusus lagi, buku ini membahas tentang skema pengurangan emisi melalui Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). Buku ini beranjak dari suatu kenyataan bahwa pelaksanaan Program REDD+ pada Komitmen Pertama tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena buruknya administrasi negara dan suburnya praktik korupsi di Indonesia. Untuk mengatasi isu tersebut.
Pada awalnya, buku ini membahas tentang respons masyarakat Internasional dan Pemerintah RI terhadap masalah perubahan iklim. Bab II menguraikan hukum internasional tentang Perubahan Iklim, baik berupa hukum kebiasaan maupun hukum perjanjian internasional, yakni Konvensi Perubahan Iklim Tahun 1992 dan Protokol Kyoto Tahun 1997. Sedangkan Bab III membeberkan penerapan Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto di Indonesia, melalui hukum lingkungan dan hukum kehutanan serta peraturan-peraturan tentang pelaksanaan REDD+. Kesesuaian antara hukum internasional dengan hukum Indonesia dipaparkan pada Bab IV. Lubang-lubang kelemahan penegakan hukum dalam pelaksanaan Program REDD+ didiskusikan pada Bab V. Kelemahan yang ada bisa diatasi dengan cara memberdayakan sanksi pidana baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Buku ini sangat berguna dan membantu mahasiswa dalam memahami hukum lingkungan internasional dan Indonesia tentang pengaturan pencegahan perubahan iklim. Buku ini diharapkan dapat membantu Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memformulasikan perubahan yang patut pada peraturan perundang-undangan yang ada ke arah yang lebih baik guna penegakan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Buku ini terdiri dari 5 bab pembahasan diantaranya adalah Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Hukum Internasional Tentang Pencegahan Perubahan Iklim dan Program Redd+; Bab 3 Hukum Nasional Tentang Pencegahan Perubahan Iklim Dan Program Redd+; Bab 4 Kesesuaian Antara Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional Tentang Pencegahan Perubahan Iklim; dan Bab 5 Pemberdayaan Hukum Pidana Untuk Mengatasi Penyimpangan Pelaksanaan Program Ready Indonesia.
Tidak tersedia versi lain