Text

Pembatasan Hak Bank : selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan

---

Buku ini ditulis oleh Dr. Yulianto S.H. M.H., lahir di Sumenep pada tahun 1965. Ia menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1989, Studi Notariat pada Fakultas Hukum Unair Surabaya tahun 2002, Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2004 dan meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dengan predikat cumlaude dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004. Memulai karir di bidang hukum sebagai legal dan litigasi pada sebuah bank swasta nasional selama kurang lebih 10 tahun; menjadi notaris/PPAT selama 3 tahun; advokat dan kurator kepailitan dan saat ini sebagai chairman/ounder dari Law Office of YLT & Partners sebuah kantor hukum yang mengkhususkan pada konsultan atau penanganan litigasi hukum bisnis atau perbankan dan kepailitan serta mengajar di Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.
Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti faillisment verordening Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, pasti, cepat, terbuka dan efektif. Namun kenyataannya, saat ini tidak banyak kreditor pemegang jaminan kebendaan (kreditor separatis), seperti perbankan yang menggunakan lembaga kepailitan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Ini karena pemberlakuan norma hukum kepailitan memberi pembatasan-pembatasan terhadap hak pada bank selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan.
Setidaknya ada 10 hal yang membatasi hak bank selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan yaitu adanya Sita umum dalam kepailitan; adanya masa penangguhan; adanya hak kreditor untuk menjual harta pailit berupa benda bergerak; adanya pembatasan waktu 2 bulan jangka waktu untuk melaksanakan hak eksekusi sendiri bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan; adanya keharusan untuk menyerahkan benda agunan termasuk agunan milik pihak ketiga kepada kurator; adanya pembebasan barang agunan oleh kurator dengan menyebar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan adanya pembatalan atas seluruh perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah pembebanan hak tanggungan hipotek atau fidusia; adanya hak orator untuk menuntut diserahkannya bagian dari hasil penjualan yang dilakukan sendiri oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan; adanya upah buruh yang dimaksud dengan sebagai utang harta pailit; adanya tingkatan pembayaran kepada kreditor yang menempatkan kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan berada diatas kreditor pemegang jaminan kebendaan.
Dalam buku ini dibahas mengenai pemberlakuan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai lex specialis dari hukum jaminan kebendaan dan hukum perdata. Keberlakuan undang-undang ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu: Pertama, terjadi persinggungan prinsip antara prinsip hukum kepailitan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan, khususnya prinsip eksekutorial dan prinsip prefensi. Kedua, adanya pembatasan hak kreditor jaminan kebendaan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ketiga, terjadinya pertentangan atas putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kepailitan yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan jaminan kebendaan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan merujuk pada UUK-PKPU sebagai peraturan yang bersifat khusus dalam hal pengaturan hukum jaminan dan hukum perdata secara umum, sebagai implementasi prinsip hukum "lex specialis derogate legi generalis"

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2037.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada., 2017

Deskripsi Fisik

261 hlm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-425-327-1

Klasifikasi

2037

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar