Text
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )
Buku ini ditulis oleh Untung Sukardji dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Semboro Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur pada tanggal 2 November 1947. Pendidikan Dasar dimulai di Sekolah Rakyat Semboro III yang diselesaikan di Sekolah Rakyat Tanggul I, kemudian meneruskan Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama di SMP Negeri 1 Jember yang diselesaikan pada tahun 1962. Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Jember kemudian diselesaikan di SMA Negeri 1 Singaraja-Bali. Pada tahun 1974 menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar - Bali pada bulan Oktober 1986 dikirim oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia ke Edinburgh University dan dilanjutkan tugas belajar ke Den Haag Belanda. Di negeri kincir angin ini jenjang S2 hukum pajak diraih definisi Institute Den Haag pada bulan Oktober 1988. Penulis buku ini mulai bekerja di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Maret 1975. Pertama kali ditempatkan di Kantor Inspeksi Pajak Singaraja Kemudian pada tahun 1978 pindah ke kantor Inspeksi Pajak Denpasar sampai dengan tahun 1986 sebelum berangkat ke Edinburgh.
Buku “POKOK-POKOK PPN INDONESIA” cetakan ke-10 yang merupakan edisi revisi 2015 ini menyajikan perkembangan PPN Indonesia sampai dengan awal tahun 2015. Buku “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI” cetakan ke-11 yang merupakan edisi revisi 2015 ini menyajikan perkembangan PPN Indonesia sejak 1 April 1985 sampai dengan awal tahun 2015. Setelah membaca buku ini dapat dipahami dengan jelas benang merah yang terbentang dari UU Nomor 8 Tahun 1983 sampai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
Perkembangan yang cukup signifikan adalah kebijakan menerapkan e-Faktur yang dalam tahun 2014 masih banyak menumbuhkan pertanyaan, pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 sudah semakin jelas dengan peraturan pelaksanaan yang semakin lengkap.
Analisis cukup tajam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014 yang mencabut fasilitas Bebas PPN atas penyerahan dan impor barang hasil pertanian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya kontra produktif karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 yang mengatur tentang permasalahan itu sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 yang membuka kesempatan untuk mengkreditan Pajak Masukan tersebut, karena berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan kena pajak.
Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak kepada perwakilan negara lain di Indonesia berdasarkan asas timbal balik (resiprocal principle) dan organisasi nasional, pengaturan sudah semakin lengkap. Selain itu sejak akhir tahun 2014 terjadi perkembangan di bidang PPnBM sebagai upaya Pemerintah merealisasi tarif PPnBM lebih dari 100% sebagaimana dikehendaki oleh UU PPN 1984, khususnya yang terkait dengan impor kendaraan bermotor dengan tipe tertentu untuk meredam hasrat konsumen yang berpenghasilan tinggi membelanjakan kelebihan uangnya untuk membeli kemewahan tersebut.
Tidak ketinggalan perkembangan pemberian fasilitas PPN di Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas dalam rangka memicu laju investasi asing dan investasi dari dalam negeri, secara garis besar disajikan dalam buku ini.
Dari materi yang mendasar, namun padat dan penyajian dengan gaya yang populer, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, peserta pelatihan pajak Brevet A dan Brevet B, calon peserta ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP), dosen perpajakan, dan tidak ketinggalan pula bagi para konsultan pajak. Dengan membaca buku ini, berhasil dieliminasi kesan bahwa memahami PPN itu sulit.
Tidak tersedia versi lain