Text
Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice
Buku ini ditulis oleh Dr. Bambang Waluyo S.H. M.H., Lahir di Magetan, 12 Juni 1958. Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah di Magetan, melanjutkan SMA di Madiun. S1 diselesaikan di UII Yogyakarta kemudian melanjutkan S2 di STIE Iblam Jakarta dan menyelesaikan Program Doktor di Universitas Hasanuddin Makassar. Telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan Kedinasan Struktural; SPADYA 1994; SPAMEN 1997; PIM Tk.I 2011; dan LEMHANAS 2013. Aktif mengajar pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia pada program S1 dan S2 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Selama pengabdian beliau telah memperoleh tanda jasa berupa penghargaan Satya Lencana karya Satya X 1998; Satya Lencana karya Satya XX 2003; Satya Lencana karya Satya XXX 2013.
Buku ini merupakan disertasi penulis pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015. Pada pokoknya berisi uraian tentang penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan. Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini seringkali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh Jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil atau pelakunya sudah tua yang menuntut masyarakat tidak perlu diajukan ke pengadilan namun oleh Jaksa tetap diajukan ke pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan Jaksa karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi Jaksa untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, ke depan Sistem Peradilan Pidana oleh Indonesia perlu menerapkan mekanisme restorative Justice agar Jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan.
Buku ini pada pokoknya menjelaskan mengenai “Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan”. Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil atau pelakunya sudah tua yang menurut masyarakat tidak perlu diajukan ke pengadilan namun oleh jaksa tetap diajukan ke pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan jaksa karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, ke depan sistem peradilan pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme restorative justice, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan.
Sementara itu, bila ditinjau dari sisi tujuan akhir, proses peradilan pidana bertujuan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang baik. Namun dengan kembalinya pelaku ke masyarakat dan menjadi warga yang baik, hal tersebut belum tentu dapat menghapus penderitaan dan dendam yang ada pada diri korban dan keluarganya. Sedangkan dalam mekanisme restorative justice tujuan akhirnya ialah memulihkan hubungan sosial antar-stakeholder sehingga konflik dan dendam di antara pelaku beserta komunitasnya dan korban beserta komunitasnya dapat dihapuskan. Dengan adanya pemulihan keadaan pada kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum, para praktisi penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Karena antara para pihak saling berkaitan satu sama lainnya dalam menciptakan tujuan restorative justice. Sehingga ketenteraman dan kedamaian yang didambakan dapat terealisasi.
Tidak tersedia versi lain