Text
Hukum Pertambangan di Indonesia
Buku ini ditulis Buku ini ditulis Dr. H. Salim HS S.H. M.S. Lahir di Empang Sumbawa 8 April 1960 adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Mataram 1985. Melanjutkan studi S2 pada Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1998-1991. Serta Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2008-2012. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram 1986 sampai sekarang dan pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram 2004 sampai sekarang. Konsultan beasiswa pada PT Newmont Nusa Tenggara 2001 sampai sekarang. Ketua program ekstensi pada Fakultas Hukum Universitas Mataram 2001-2003 dan ketua bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Mataram 2005-2010. Penulis juga aktif melakukan penelitian penyaji makalah dan menulis buku. Buku yang sudah diterbitkan meliputi Bayi Tabung; Tinjauan Aspek Hukum; Dasar-Dasar Hukum Kehutanan dan lain-lain.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu-bara dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah, menampung Tenaga Kerja, dan lain-lain. Dari aspek devisa negara dan pendapatan hasil daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, baik tenaga kerja local, regional, nasional maupun internasional. Dalam pengusahaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Namun tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, timbul berbagai hambatan seperti yang terjadi dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan semua pihak yang terkait perlu memahami undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia.
Buku ini merupakan salah satu buku yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia. Buku ini terdiri atas 14 bab yaitu Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pertambangan; Bab 3 Penggolongan Bahan Galian; Bab 4 Kuasa Pertambangan; Bab 5 Aspek Hukum Pertambangan Rakyat; Bab 6 Konsep Teoretis dan Momentum Terjadinya Kontrak Karya Istiqomah; Bab 7 Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Substansi Kontrak Karya; Bab 8 Batubara; Bab 9 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; Bab 10 Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi; Bab 11 Konsep Teoretis dan Karakteristik Kontrak Production Sharing; Bab 12 Masalah-Masalah yang Muncul Dalam Pelaksanaan Kontrak Production Sharing; Bab 13 Penyelesaian Sengketa Dalam Bidang Pertambangan; dan Bab 14 Kajian Sosiologi Yuridis Terhadap Program Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang (Studi Pada PT Newmont Nusa Tenggara).
Buku ini telah dilengkapi dengan daftar pertanyaan pada setiap akhir bab. Ini dimaksudkan untuk mempermudah para mahasiswa untuk memahami dan menelaah lebih lanjut. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan seluruh Indonesia pada pengusaha dan calon pengusaha di bidang pertambangan baik itu perusahaan asing maupun domestik para birokrat yang bidang tugasnya meliputi bidang pertambangan, serta masyarakat yang akan dan telah mendapatkan izin Pertambangan rakyat.
Tidak tersedia versi lain