Text

Aspek Hukum Pendaftaran Merek

---

Buku ini ditulis oleh Agung Indriyanto S.H. M.H. LL.M., beliau adalah pemeriksa merek media di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2004 dilanjutkan dengan Program Magister Hukum di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2009 dengan predikat cumlaude. Pada tahun 2015 mendapatkan gelar master of Law dalam Program Advance Master Intellectual Property and Knowledge Management dari Maastricht University. Selain itu penulis juga berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan non gelar dan pelatihan di bidang kekayaan intelektual di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2016 penulis berkesempatan ikut membantu tim pemerintah merumuskan UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Erni Yusnita adalah pemeriksa merek media di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mendapatkan gelar Sarjana Sastra dan Bahasa Jepang dari Universitas Darma Persada pada tahun 1999 dilanjutkan dengan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Penulis telah Mengikuti berbagai training, workshop dan seminar baik dalam maupun luar negeri selama menekuni karir sebagai pemeriksa merk serta turut berpartisipasi sebagai narasumber ataupun pengajar dalam acara seminar, pelatihan maupun di bidang kekayaan intelektual penulis juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi banding merek pada tahun 2010-2013 dan 2013-2015.
Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yang mungkin menjadi kompleks pasti akan muncul setelah pertanyaan adalah bagaimana sistem pendaftaran merek setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? Apakah perbedaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dibandingkan dengan undang-undang merek sebelumnya? Berdasarkan latar belakang tersebut, aspek hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 akan menjadi pokok pembahasan buku ini.
Buku ini menjabarkan secara komprehensif perihal beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Buku ini disusun dalam 8 (delapan) bab yang terdiri atas: Pendahuluan; Sistem Pendaftaran Merek; Tanda yang Dapat Didaftar Sebagaí Merek; Dasar Absolut Penolakan Merek; Dasar Relatif Penolakan Merek; Merek Nontradisional; Sistem Pendaftaran Merek Internasional; dan Penutup.
Buku ini díharapkan dapat memberíkan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang merek, seperti pelaku usaha, konsultan kekayaan intelektual, akademisi, mahasiswa dan pelajar, mengenai aspek hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan dan penyempurnaan hukum merek di tanah air.
Buku ini terdiri dari 7 Bab pembahasan diantaranya adalah Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Sistem Pendaftaran Merek; Bab 3 Tanda Yang Dapat Didaftarkan Sebagai Merk; Bab 4 Dasar Absolut Penolakan Merek; Bab 5 Dasar Relatif Penolakan Merek; Bab 6 Merk Nontradisional; Bab 7 Sistem Pendaftaran Merek Internasional.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2021.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada., 2017

Deskripsi Fisik

260 hlm.; 15.5 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-425-146-8

Klasifikasi

2021

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar