Text

Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara

---

Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Marwan Mas S.H. M.H., lahir di Desa Bontotanga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tanggal 19 November 1961. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Agama 4 tahun di Kabupaten Bulukumba dan Sekolah Pendidikan Guru Negeri di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar tahun 1991 dengan yudisium sangat memuaskan. Kemudian mengabdi sebagai dosen pada almamater Fakultas Hukum Universitas Bosowa sejak tahun 1991 sampai sekarang. Tamat pendidikan S2 Ilmu Hukum Pidana pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 1998 dengan yudisium Cum Laude, serta Doktor Ilmu Hukum Pidana diselesaikan pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2005 dengan indusium sangat memuaskan. Meraih guru besar Ilmu Hukum Pidana Pada 1 Oktober 2011 menulis buku dan mengikuti pertemuan ilmiah baik secara keseluruhan maupun narasumber. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah di berbagai media cetak nasional dan online.
Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dalam suatu negara. Sangat penting memahami hukum konstitusi karena ia menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara—dengan berbagai lembaga negara yang ada di dalamnya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Buku ini membahas hukum konstitusi dan kelembagaan negara di Indonesia. Materi buku ini dibuka dengan pembahasan tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Kemudian disusul dengan pembahasan pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi; sejarah dan perkembangan (perubahan) UUD 1945; dan kelemahan dan kelebihan hasil perubahan UUD 1945. Berikutnya dibahas mengenai sistem pemerintahan dalam UUD 1945; perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi; dan urgensi penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima UUD 1945. Selanjutnya, dibahas perihal eksistensi kelembagaan negara; lembaga negara dalam UUD 1945; lembaga negara yang diberikan kewenangan langsung UUD 1945. Di bagian akhir, ditutup dengan pembahasan perihal sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.
Buku ini terdiri dari 11 bab pembahasan diantaranya yang Bab 1 Pancasila Sebagai Sumber Hukum; Bab 2 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Konstitusi; Bab 3 Sejarah dan Perkembangan (Perubahan) UUD 1945; Bab 4 Kelemahan dan Kelebihan Hasil Perubahan UUD 1945; Bab 5 Sistem Pemerintahan Dalam UUD 1945; Bab 6 Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi; Bab 7 Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Melalui Perubahan Kelima UUD 1945; Bab 8 Ekstensi Kelembagaan Negara; Bab 9 Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945; Bab 10 Lembaga Negara Yang Diberikan Kewenangan Langsung Oleh UUD 1945; Bab 11 Materi Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi.
Buku ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum. Selain itu, dapat digunakan pula oleh para pengampu atau pengajar hukum konstitusi dan kelembagaan negara, atau mereka yang memiliki minat terhadap kajian hukum konstitusi dan kelembagaan negara.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2017.7/19.1.1

Penerbit

: PT RajaGrafindo Persada.,

Deskripsi Fisik

270 hlm.; 15.5 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-425-325-7

Klasifikasi

2017

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

ed. 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar