Text
Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik
Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi S.H. M.H., lahir di Parepare tanggal 11 November 1952. Pendidikan Berawal dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ditempuh di tempat kelahiran. Hijrah ke Makassar pada tahun 1973 untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selesai tahun 1980. Kemudian Pendidikan Magister di bidang Ilmu Hukum Pajak pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 1997 dan selesai tahun 2000 dan di tingkat Doktoral dalam bidang Ilmu Hukum Pajak pada tahun 2000 dan selesai tahun 2006. Eka Merdekawati Djafar S.H. M.H. Pada tanggal 13 Mei 1982. pendidikan Berawal Di SD pada tahun 1988 - 1994, SMP pada tahun 1994 - 1997 dan SMU pada tahun 1997-2000 kesemuanya di kota Ujung Pandang Makassar. Penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2000 dan bergelar Sarjana Hukum pada tahun 2004. Pada tahun 2001 mengikuti pula kuliah pada jurusan Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin dan bergelar sarjana sastra pada tahun 2005. Setelah itu pendidikan dilanjutkan pada tahun 2007 di Program Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan gelar Magister Hukum pada tahun 2009 pada tahun yang sama diterima sebagai pegawai negeri sipil dengan status pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada saat ini telah memangku jabatan Lektor dengan pangkat golongan III/C terhitung pada tanggal 1 Oktober 2015 Berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan penertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negara) memiliki perbedaan karena hukum keuangan negara membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara, sedangkan keuangan negara hanya membicarakan aspek teknis yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, perbedaan hukum keuangan negara dengan keuangan terdapat dalam tataran yuridis sehingga tidak boleh dipersamakan pengertian hukum keuangan negara dengan keuangan negara. Agar terjadi keseragaman dalam pemahaman hukum keuangan negara, literasi ini menyediakan suatu pembahasan detail mengenai hukum keuangan negara.
Buku ini membahas mengenai hukum keuangan negara. Di awal buku ini disajikan mengenai konsep, teori dan kedudukan hukum keuangan negara. Selebihnya di bahas bagaimana aspek-aspek hukum terkait pengelolaan keuangna negara mulai dari perencanaan anggaran negara, pengelola dan pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. kerugian negara, pengembalian keuangan negara melalui peradilan dan di luar peradilan. hingga delik keuangan negara.
Buku ini terdiri dari 12 Bab pembahasan diantaranya Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Keuangan Negara; Bab 3 Kekayaan Negara Yang Dipisahkan; Bab 4 Badan Penerimaan Negara; Bab 5 Anggaran Negara; Bab 6 Pengawasan Keuangan Negara; Bab 7 Pemeriksaan Keuangan Negara; Bab 8 Kerugian Keuangan Negara; Bab 9 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Di Luar Peradilan Bagus Pula; Bab 10 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Peradilan Agama; Bab 11 Badan Layanan Umum; dan Bab 12 Delik Keuangan Nasional.
Buku ini dapat dibaca oleh mahaisswa berbagai jenjang pendidikan baik strata 1,2, maupun 3 fakultas hukum. Selain itu, buku yang sudah mengalami bebera[a cetakan ini juga dapat dibaca oleh para dosen fakultas hukum, praktisi hukum dan juga para pejabat pemerintahan yang berkecimpung di bidang pengelolaan keuangan negara.
Tidak tersedia versi lain